Kembali Menu
Gema.id
Belum Lockdown Indonesia Terapkan Karantina Wilayah, Apa Perbedaan Kebijakan Tersebut?

Belum Lockdown Indonesia Terapkan Karantina Wilayah, Apa Perbedaan Kebijakan Tersebut?

Belum Lockdown Indonesia Terapkan Karantina Wilayah, Apa Perbedaan Kebijakan Tersebut?

Gema.id – Presiden Joko Widodo belum mau mengambil langkah agar Indonesia mengikuti kebijakan negara lainnya di tengah pandemi COVID-19 (Corona) dengan memberlakukan lockdown saat wabah di Indonesia terus bertambah. Berbagai negara lainnya di Asia Tenggara dengan gegas mengambil pilihan tersebut saat kasus kian menyebar seperti Malayasia dan Thailand.

Pada Senin (30/3) terkonfirmasi kasus COVID-19 berjumlah 1414 jiwa, bertambah 129 orang kasus baru. Tercatat sebanyak 122 orang meninggal dan sembuh 75 orang. Lantaran belum mau melakukan lockdown saat kasus terus bertambah pemerintah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini disampaikan presiden Jokowi saat rapat terbatas terkait laporan Tim Gugus COVID-19.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi dalam rapat yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3/2020).

“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, kota, sehingga mereka bisa kerja. Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Beda Lockdown, Beda Karantina Wilayah

Sebelum kasus di Indonesia mencapai seperi saat ini yang telah menembus angka 1.000 kasus lebih, desakan pemerintah agar segera memberlakukan lockdown terus bergulir. Bukan tanpa sebab langkah ini dipilih oleh berbagai negara lainnya sebagai upaya efektif menekan penyebaran.

Lockdown atau kuncitara sendiri pada umumnya protokol darurat  yang mencegah orang meninggalkan area tertentu. Kebijakan ini melarang untuk melakukan kegiatan sosial secara total.

Kebijakan lockdown pada suatu wilayah bisa meliputi berbagai tingkat kota hingga nasional. Di Italia yang kini menjadi negara paling banyak meninggal akibat pandemi COVID-19 menerapkan lockdown dari skala kecil hingga nasional.

Di Indonesia sendiri ditegaskan oleh Menko Pulhakam Mahfud MD tidak ada istilah lockdown yang ada hanyalah karantina wilayah. Hal ini dimuat dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 1 ayat 10, menjelaskan bahwa Karantina Wilayah adalah “pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”

Jadi karantina wilayah jika merujuk pada aturan yang termuat dapat ditafsirkan sebagai pembatasan gerak demi kepentingan kesehatan masyaraka. Kebijakan karantina wilayah sendiri merupakan kewenangan pemerintah pusat yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) nantinya.

Lalu Bagaimana Penerapan Karantina Wilayah?

Berbeda dengan lockdown, kebijakan karantina wilayah masyarakat tetap beraktivitas namun hal ini terbatas, meniru apa yang diterapkan Belanda dalam masa-masa pandemi ini, hanya toko obat, pasar tradisional, serta supermarket yang beroperasi namun dengan catatan pengawasan dari pihak yang berwenang.

“Yang kita inginkan seperti di Netherland itu sekarang. Kan, lockdown, namanya di sana. Kita, karantina wilayah namanya. Jadi, orang masih boleh berjalan,” kata Mahfud MD.