Kembali Menu Beranda
Bitter
‘Gangguan Jin’ dan Reifikasi Religi adalah Kegagalan Kita Beragama

‘Gangguan Jin’ dan Reifikasi Religi adalah Kegagalan Kita Beragama

‘Gangguan Jin’ dan Reifikasi Religi adalah Kegagalan Kita Beragama

Di momen bulan peringatan hari kemerdekaan, lagi-lagi kita harus melihat kenyataan bahwa virus perpecahan seperti tak pernah benar-benar hilang dari negeri ini. Setidaknya dua kasus yang sedang hangat, yakni soal ‘monyet’ Papua dan video ‘ceramah salib’ Somad yang viral.

Untuk kasus Somad, setidaknya ada dua hal yang menjadikannya berpotensi menistakan agama Kristiani. Saat ia menirukana kata “halelluya… halelluya…” serta gestur tubuh tersalib disertai kata-kata ”begini, kepalanya ke kiri atau ke kanan.” Ucapan UAS (Ustad Abdul Somad) pun kontan disambut ketawa oleh Jemaah pengajiannya.

Menurut beberapa sumber, video itu dibuat tiga tahun lalu. Tapi, informasi waktu tampaknya tak banyak menolong untuk melerai debat. Bahwa ada unsur penghinaan terhadap simbol agama lain, membuat polemik makin tajam.

Lalu, netizen banyak menyebut video-video lain di Youtube dari tokoh agama lain yang ‘menyerang Islam.’ Seorang pendeta nasrani yang mengolok ‘Arab’, misalnya. Tapi persoalannya bukan pada siapa yang berbuat atau kapan dan dimana penghinaan itu diumbar. Masalahnya adalah, polemik itu harus segera ditengahi oleh negara. Di sinilah peran penting negara. Ia mutlak hadir untuk memberi ketegasan. Bahwa hukum tidak diatur oleh suara terbanyak.   

Mau tidak mau, saya jadi teringat dengan kasus Ahok, lalu membuat perbandingan. Ketika Ahok dianggap menghina islam, dan Ahok minta maaf. Tapi, tak ada maaf, ia terus didemo, mengganggu kampanyenya sebagai calon gubernur DKI. Ia harus diproses, dan akhirnya dia dipenjara. Dan ketika UAS menghina salib, ada banyak dalih keluar, dan menolak minta maaf. Bahkan ada pengerahan massa untuk demo membela ulama, seperti yang terjadi Jumat 23 Agustus, kemarin.  

‘Gangguan jin’

Kembali ke kasus Somad, seringkali para penceramah menyalahkan setan sebagai pihak yang salah. Materi ceramah begini memang lebih disukai karena membuat seolah-olah manusia yang beragama adalah mahluk suci, bahwa dosa-dosa yang tercipta adalah karena gangguan jin kafir atau godaan iblis.

Melempar tuduhan ke setan untuk setiap kesalahan adalah wujud kegagalan kita dalam beragama. Apalagi, mengira ia bersemayam di benda-benda tertentu, yang oleh agama lain adalah symbol yang suci. Ironis tentu saja. Setan yang seharusnya gaib, justru ikut mengeruhkan suasana.

Ironi lain juga kita terjadi di belahan dunia lain, di Kashmir, India. Polarisasi tajam berlatar agama seakan tak pernah bisa diurai. Dalam prakteknya, penganut Hindu mengagungkan sapi, binatang yang dianggap sebagai kendaraan Dewa. Di pihak lain, penganut Islam, begitu mendambakan seekor sapi untuk dikurbankan di hari Raya Idul Adha. Bisa dibayangkan bagaimaa rumitnya warga Kashmir membangun saling pengertian antar agama.  

Sepertinya kita masih butuh waktu lebih lama lagi untuk lepas dari ‘gangguan jin kafir’ demi membuktikan bahwa kehadiran agama seharusnya menjadi jalan damai, bukan malah menguatkan polarisasi kelompok bearagam.

Pasal karet

Tapi tak semua Ulama mendukung UAS, terutama dari kalangan NU (Nahdlatul Ulama). Saat dikonfirmasi soal UAS, Quraish Shihab, ulama ahli tafsir, mengatakan jika ia pada posisi UAS, meski tak bermaksud menghina namun jika ada pihak yang tersingging, maka ia akan meminta maaf. Perkara selesai. Sesimpel itu.

Lagi pula, apa susahnya minta maaf? Tak ada kerugian yang tertanggung karena permohonan maaf.   

Sementara, penghinaan adalah delik yang sangat subyektif atau mungkin paling absurd. Perkara hukum ini tak segamblang memvonis pencuri atau pembunuh. Karenanya, undang-undang yang mengatur penghinaan ini paling berpeluang dikomodifikasi oleh kekuasaan (penguasa atau mayoritas).

Sebagaimana kasus almarhum Arswendo. Saat ia memuat rangking ‘Tokoh Paling Populer’ dari hasil jejak pendapat tabloid Monitor di tahun 1990, ia justru dipenjara oleh penguasa Orde Baru. Tentu saja setelah mendapat tekanan dari public (mayoritas).  

Delik penginaan adalah pasal karet. Kasus Ibu Meiliana (2016) adalah salah satu contoh. Di ruang pengadilan Negeri Medan, ia divonis bersalah telah melakukan penodaan agama dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara (Agustus 2018). Padahal, yang dilakukannya adalah membela diri. Ia mengeluhkan volume azan yang disetel terlalu keras, memasuki ruang-ruang kamar di dalam rumahnya.

Tapi, sebelum peradilan digelar, hukum jalanan sudah bergerak. Rumah Meiliana dirusak massa. Permintaan maaf Lian Tui sang suami, tak mampu menghentikan ketersinggungan warga. Mereka bahkan merusak rumah ibadah Vihara Tri Ratna yang ada di Tanjungbalai.    

Reifikasi religi

Kenyataannya, hampir semua agama punya potensi untuk menyerang symbol-simbol agama lain. Ini terutama disebabkan karena cara beragama kita lebih sering berhenti pada simbol, dan mengabaikan aspek esensial yakni spritual. Inilah yang dikritik oleh Jonathan Black. Menurutnya, aspek spiritual berbeda dengan praktek ritual. Mereka yang rajin beribadah bukan jaminan kalau ia dekat dengan Tuhan.   

Kritik lainnya dilesakkan oleh Wilfred Smith. Smith menyebut istilah reifikasi religi untuk memprotes makna dan simbol-simbol religi yang digiring untuk kepentingan kelompok tertentu. Reifikasi religi bagi Smith adalah proses komodifikasi yang secara mental menjadikan religi sebagai benda atau suatu entitas.

Agama jadi komoditas politik yang laris demi kekuasaan dan uang. Kekuasaan bisa bermakna jabatan tertentu, posisi atau kelas sosial, juga bisa berarti hegemoni dan pressure mayoritas. Dan semuanya sangat berpotensi menghasilkan uang. Reifikasi religi adalah kegagalan kita beragama. Kita telah menjauh dari definisi agama sebagai jalan damai untuk ‘tidak kacau.’ Kegagalan beragama juga membawa mimpi kita untuk hidup damai-berdampingan masih terhalang dinding polarisasi dan massifnya ‘gangguan jin.’