Kembali Menu Beranda
Bitter
Guru Kini Dan Kepingan Sejarah Kekerasan

Guru Kini Dan Kepingan Sejarah Kekerasan

Guru Kini Dan Kepingan Sejarah Kekerasan

Peradaban adalah manifestasi pemikiran (ide dan gagasan). Banyak tokoh-tokoh dari masa lalu seperti Phytagoras, Socrates, Plato dan Aristoteles telah menjadi peletak dasar fundamental dalam merekonstruksi kesadaran kemanusiaan dalam bentuk konsepsi dan teori-teori. Mereka mengambil peran dalam filsafat dan Sains demi kemajuan peradaban manusia yang hingga kini masih menjadi rujukan bagi peradaban modern. 

Peran mentransmisi ilmu dan pengetahuan telah berlangsung lama sejak awal peradaban manusia zaman kuno, meski secara kelembagaan (institusi) pendidikan belum terbentuk secara formal seperti masa sekarang tapi telah mulai ada perkumpulan-perkumpulan dan komunitas serta pola relasi yang terbangun antara para inisiat (Guru) dan murid-murid/pengikut yang memperoleh inisiasi.

Para inisiat tersebut telah mengambil peran sebagai guru bagi kehidupan manusia tidak hanya peran mentransformasi pengetahuan (transfer of knowledge) tapi juga peran mentransformasikan nilaI-nilai (transfer of value).

Guru, Peradaban Masa Lalu, dan Kekerasan terhadap Pemikiran

Pendidikan tumbuh dan berkembang secara kultural di setiap belahan dunia dengan karakteristik masing-masing dalam pemikiran dan kesadaran yang juga terus berubah.

Di tiap babakan sejarah dan peradaban yang lahir dari rahim ide dan gagasan selalu saja beririsan dengan hal-hal yang sifatnya jauh lebih primordial, benturan dengan tradisi, sistem kepercayaan yang telah hidup jauh lebih lama dan berakar jauh lebih dalam seperti zamanisme, dinamisme dan animisme.

Guru, Peradaban Masa Lalu, dan Kekerasan terhadap Pemikiran. Sumber gambar: pixabay.com

Hal tersebut menstimulus terjadinya penolakan terhadap ide dan gagasan baru dan bahkan dianggap bid’ah, dan segala yang bertentangan dengan pemahaman mereka akan menjadi musuh yang wajib hukumnya untuk dilenyapkan.

Baca juga: Reifikasi Religi adalah Kegagalan Kita Beragama

Kekerasan bukanlah sesuatu yang ahistoris dalam peradaban manusia, tak sedikit dari para inisiat masa lalu menjadi tumbal dari konsepsi dan teori-teorinya sendiri. Jonathan Black dalam “The Secret History ofWorld”(2007) mengungkap fakta tersebut setidaknya melalui beberapa fenomena lampau berikut ini;

  • Tewasnya Phytagoras bersama murid-muridnya dalam sebuah huru-hara yang menyebabkan terbakarnya gedung tempat mereka berkumpul, dan
  • Kepingan sejarah kekerasan terhadap pemikiran lainnya juga menimpa Galileo Galilei, seorang matematikawan dan astronom italia yang juga pendukung teori Heliosentris dari Copernicusdijatuhi. Hukuman tahanan rumah seumur hidup oleh inkuisisi gereja katolik pada tahun 1633 karena dianggap berseberangan dengan doktrin gereja dan bertentangan dengan teori Geosentris (Bumi sebagai pusat tata surya). Meski dikemudian hari teori Heliosentris diakui kebenarannya.

Sebuah fragmen peristiwa yang menjadi sejarah kelam kekerasan terhadap pemikiran dari masa ke masa menemukan korelasi dan relevansi terhadap kekerasan dan kriminalisasi dalam dunia pendidikan pada masa kini. 

Heraclitus seorang filsuf Romawi yang hidup sezaman dengan Phytagoras dan Lao Tzu di Cina mengatakan “ Nothing Constant But Changes” bahwa tak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri.

Pada akhirnya setiap zaman memiliki dinamika dan konteks masalah yang berbeda, demikian akhirnya mengharuskan pendekatan pemecahan masalah yang juga berbeda.

Pendidikan Indonesia dan Resistensi Terhadap Diskriminasi

Dalam locus Indonesia, geliat pendidikan memiliki dinamika tersendiri. Harus diakui bahwa pendidikan telah menjadi medium perjuangan yang efektif melawan penjajahan dan melawan kebodohan.

Pendidikan Indonesia dan Resistensi Terhadap Diskriminasi. Sumber gambar: maryam-qonita.blogspot.com

Pendidikan menstransmisi kesadaran kebangsaan dan nasionalisme untuk bangkit melakukan perlawanan dan membebaskan diri dari ketertindasan. Tokoh-tokoh pergerakan lahir dari golongan-golongan terpelajar dengan berbagai latar belakang keilmuan dan ideologi pergerakan yang berbeda menyatukan visi dalam narasi Integrasi bangsa.

Hubungan Pendidikan dan Politik

Membuka lembar Historiografi kebangsaan Indonesia dari era nation building (Masa kolonialisme-Imprealisme) ke era Nation-State (Masa Revolusi) ditemukan korelasi antara pendidikan dan politik dalam gerak sejarah kebangsaan kita, yang menunjukkan kedua domain tersebut menjadi kanalisasi bagi perubahan sosial kebudayaan kita sebagai negara-bangsa.

“Education and politics are inextricably linked” (Pendidikan dan Politik terkait tanpa bias dipisahkan).

Pola hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu pembentukan sikap kelompok (Group attitude), masalah pengangguran (Unemployment) dan peranan kaum cendekia (The Politycal role of intelligensia)

Abernethy & Coombe (1965:287)

Sebagai refleksi realitas empiris dari masa yang lampau, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sebagai sebuah proses sosial hingga hari ini adalah hasil adopsi dari berbagai model pendidikan dan politik di masa lalu.

Beberapa tokoh pergerakan melalui pendidikan lahir dari kondisi diskriminatif dan kekerasan era penjajahan.

Ki Hajar Dewantara, sumber: youtube.com (thumbnail)

Ki Hadjar Dewantara (KHD), bapak pendidikan Indonesia konsisten melawan bentuk diskriminasi kolonial. Salah satu bagian penting politik kolonial yang dipertahankan di koloni adalah politik diskriminasi yang membedakan kedudukan dan peran antara penjajah dan terjajah.

Diskriminasi itu dipertahankan untuk mendukung kedudukan dan peran sosial-politik kolonial yang menghegemoni semua bidang kehidupan kolonial.

Ki Hajar Dewantara, 1952: 1; Sartono Kartodirdjo, 1967

Konsepsi beliau akan pendidikan Indonesia, Menurut KHD pendidikan yang mengena kepada bangsa Timur adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan.

Tiga hal inilah dasar jiwa KHD untuk mendidik bangsa dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan. Pengalaman yang diperoleh dalam mendalami pendidikan yang humanis ini dengan menggabungkan model sekolah Maria Montessori (Italia) dan  Rabindranath Tagore (India).

Ki Hajar Dewantara mengangap dua sistem pendidikan yang dilakukan dua tokoh pendidik ini sangat cocok untuk sistem pendidikan bumiputra.

Patrap Guru

Dengan mengadaptasi dua sistim pendidikan itu KHD menemukan istilah yang harus dipatuhi dan menjadi karakter, yaitu Patrap Guru.

Patrap Guru adalah tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat.

Ki Hadjar Dewantara, 1952: 107-115

Pergerakan lahir dalam bentuk beravariasi dan ideologi yang berbeda, seperti pendidikan berbasis Islam dan bahkan sosialis namun  Adanya pijakan kultural yang sama menyatukan perjuangan dalam melakukan resistensi terhadap kekerasan dan diskriminasi kolonial.

Sejatinya pendidikan menjadi gerak sosio-kultural, bergerak pada ranah kesadaran manusia untuk menjadikan hidup dan berkehidupan jadi lebih baik.

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual danemosional ke arah alam dan manusia

Jhon Dewey (2003:69)

Seorang Francis Bacon dalam kutipannya yang terkenal “Knowledge is Power” juga mengungkapkan pentingnya pendidikan bagi manusia. Sumber pokok kekuatan manusia adalah pengetahuan. Dengan pengetahuannya manusia mampu melakukan olah-cipta sehingga mampu bertahan dalam masa yang terus maju dan berkembang.

Wajah Pendidikan Indonesia Kini dan Upaya Penemuan Solusi

Setiap generasi menuliskan sejarahnya sendiri. Wajah kekerasan dalam pendidikan mewujud dalam bentuk yang lebih kompleks dan tentu bentuk penanganannya harus menggunakan pemikiran yang lebih sistemik dalam mengurai persoalan kekerasan dalam pendidikan.

Memahami kekerasan dalam pendidikan sebagai sebuah sistem yang kompleks dengan menganalisis bagian-bagian sistem tersebut bertujuan untuk kemudian mengetahui pola hubungan yang terdapat didalam setiap unsur atau elemen penyusun dari persoalan yang muncul, baik kekerasan siswa terhadap guru, kekerasan guru terhadap siswa, dan kekerasaan  antar siswa itu sendiri. 

Maraknya kekerasan ini menimbulkan banyak asumsi dan terkesan saling melemparkan kesalahan dengan argumentasi dan pembenaran masing-masing. Perlu pemahaman dan kesadaran bersama bahwa Pendidikan bekerja sebagai sebuah sistem dan segala sesuatu berinteraksi dan bekerja dengan perkara lain di sekelilingnya.

Daftar panjang kasus kekerasaan ditiap tahun menambah buruk wajah pendidikan kita. Sejatinya pendidikan masa kini harus dimaknai sebagai proses sosial, dan kultural, bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama seluruh stakeholder baik guru, maupun lingkungan baik keluarga dan masyarakat.

“proses paedagogis erat kaitannya dengan tujuan sosial yang dikembangkan dan berhubungan satu sama lain. Unit dialektik yang ada di antara pendidikan dan pengajaran, serta sifat umum pendidikan itu sendiri yang menunjukkan kehadiran paedagogi ada di dalam dan luar sekolah”.  

Gladys Valdivia (1988)

Mencermati setiap peristiwa kekerasan ini memunculkan sebuah tesis bahwa telah terjadi pola interaksi yang tidak tepat dalam sistem pendidikan kita sehingga dianggap perlu memetik falsafah pendidikan masa lalu kita sebagai bangsa,  menjadikannya sebagai landasan historis menuju suatu bentuk landasan yuridis yang sekaligus menjadi wujud eksistensi dan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum. 

Bangsa kita lama berada dalam keterkungkungan penjajahan, bisa jadi warisan kultur kekerasan feodal melintas ke masa kini dan terwarisi secara tidak sadar baik secara personal maupun komunal. Wujud materiil perundangan perlindungan terhadap kekerasan idealnya didorong pula dengan implementasi nilai etis dan moral seluruh elemen pendidikan tanpa terkecuali sebagai gerak kultural membangun kesadaran bersama.

“The best school-based violence prevention programs seek to do more than reach the individual child. They instead try to change the total school environment, to create a safe community that live by a credo of non-violence”

Dengan praktik tidak ada kekerasasn di sekolah baik guru maupun siswa harus berusaha menghindarkan diri dari kebiasaan buruk berlaku kasar pada saat mengajar maupun belajar di lingkungan sekolah.

Willam De Jong – Harvard Scholl of Public Health (2003)

Terkhusus kekerasan terhadap profesi guru telah menjadi  sebuah narasi ekspositorik, berkembang dari wacana-wacana, tidak hanya di Indonesia tapi berbagai belahan dunia. Perlindungan tehadap guru sebagai profesi secara yuridis, dirasakan sangat dibutuhkan.

Perlindungan Hukum Profesi Guru

Secara yuridis Indonesia telah menunjukkan kehadirannya dalam bentuk perlindungan hukum bagi profesi guru.

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah

UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 1 Ayat 1)

Kemudian untuk lebih menguatkan posisi dan peran guru dalam pendidikan serta memberikan perlindungan terhadap profesi guru, negara hadir melalui beberapa regulasi lainnya seperti;

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, Pasal 39 yang menegaskan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas (ayat 1). Perlindunagn yang dimaksud pada (ayat 1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungAn keselamatan kerja (ayat 3)”.
  • Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru pun menegaskan bahwa guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing (Pasal 40 ayat 1) 
  • Permendikbud  No.10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan semakin mempertegas bargaining posisi guru dalam menjalankan tugas  keprofesiannya, dalam  Pasal 2 dijelaskan “Bahwa perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan  tenaga Kependidikan menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas (ayat 1)”. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum:  profesi; keselamatan kerja; dan/atau ha katas kekayaan  intelektual (ayat 2).
  • Bahkan dalam hal yang sifatnya lebih teknis juga telah diatur dalam Pasal 39 PP  Nomor  74 tahun 2008 menegaskan “bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajran yang berada dibawah kewenangannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan” 

Kendati demikian espektasi tak selalu sejalan dengan realitas, alih-alih mendapat perlindungan, profesi guru cenderung menjadi ironi dan mengkristal. Dilematis bagi pelakon profesi guru ketika bentuk penyerangan tak lagi personal, tapi juga penyerangan terhadap sekolah sebagai Institusi, dan guru sebagai profesi.

Saling berbenturannya regulasi perlindungan KPAI dengan UU perlindungan guru di Indonesia menjadi masalah lain yang harus dikordinasikan serta dikomunikasikan kembali, sehingga melahirkan formulasi yang tepat sebagai kekuatan yuridis yang kongkrit diantara keduanya.

Perlindungan hukum profesi guru dalam berbagai tingkatan aturan telah dirasa cukup mengakomodir kepentingan guru sebagai profesi.

Namun dirasakan perlu menggiatkan sosialisasi perundang-undangan tersebut agar lebih membumi sehingga pada tataran implementasi dan konsekwensi logis dari kekerasan dalam pendidikan. Agar benar-benar dipahami oleh setiap elemen terkait sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam gerak dinamis proses sosial dan kultural.