Kembali Menu Beranda
Bitter
Indikasi Plagiat dalam Penyusunan Naskah Akademik Perda Kepemudaan Kabupaten Bone

Indikasi Plagiat dalam Penyusunan Naskah Akademik Perda Kepemudaan Kabupaten Bone

Berita
Indikasi Plagiat dalam Penyusunan Naskah Akademik Perda Kepemudaan Kabupaten Bone

LAPMI HMI Cabang Bone, Watampone – Pemuda sebagai aset bangsa perlu memiliki perhatian penuh oleh pemerintah baik pusat dan terlebih daerah, begitupun seluruh stakeholder agar selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan pemuda khusunya di kabupate Bone.

Mengenai hal tersebut kini naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten Bone tentang Kepemudaan telah disusun beberapa waktu lalu. Namun naskah akademik yang disodorkan dan disampaikan pada rapat dengar pendapat di kantor DPRD kabupaten Bone, pada Sabtu (1/8/2019) kemarin, dianggap tidak memenuhi kriteria pembuatan naskah akademik dan tanpa kajian kritis nan komprehensif melalui riset ilmiah, dan paling miris adalah naskah Raperda tentang Kepemudaan yang ditawarkan oleh tim penyusun diduga hasil “copy paste” naskah akademik Perda di kabupaten lain.

Hal tersebut mendapat penolakan dari Organisasi Kepemudaan (OKP) dan organisasi kemahasiswaan extra kampus termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone tidak menerima naskah akademik yang ditawarkan karena berpotensi melahirkan peraturan daerah yang tidak berkualitas.

“Padahal naskah akademik adalah komponen penting dan paling urgen dalam proses perancangan dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” ungkap Sekretaris Umum HMI Cabang Bone Pahrian.

Dari sisi teoritis dan sosiologis kedudukan naskah akademik sangat urgen dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan. Dikarenakan dalam naskah akademik berisi penjelasan atau pun paparan mengenai latar belakang penyusunan peraturan perundang-undangan dan fakta atau kondisi riil daerah sebagaimana, kekhasan daerah masing-masing dan berbagai muatan materi yang akan di muat dalam Raperda tersebut.

“Namun lain halnya ketika naskah akademik Raperda kepemudaan dalam hal ini, terindikasi bahwa mayoritas materi muatan naskah akademik tersebut hasil copy paste dari naskah akademik daerah kabupaten lain yang dilakukan oleh tim penyusun berpotensi melahirkan peraturan daerah yang tidak berkualitas karena tidak ada riset sebelumnya,” ungkap Pahrian.

Inisiasi pembentukan Perda tentang Kepemudaan sendiri digalakkan saat HMI Cabang Bone melakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati dan DPRD Bone yang bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2019 lalu.

Hingga saat ini menyoal plagiasi naskah akedemik Perda Kepemudaan, HMI Cabang Bone meminta pihak Pihak DPRD kabupaten Bone sebagai Inisiator Perda agar kiranya mengklarifikasi naskah akademik Raperda yang diajukan oleh tim penyusun, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya karena tindakan plagiat berimplikasi hukum pidana, serta meminta agar melakukan penelitian ulang sekaligus mengganti tim penyusun. (red)