Kembali Menu
Komunitas
Kronologi Tindakan Represif Aksi Evaluasi Tafaddal Jilid II: Pemerintah Anti-kritik!

Kronologi Tindakan Represif Aksi Evaluasi Tafaddal Jilid II: Pemerintah Anti-kritik!

Politik
Kronologi Tindakan Represif Aksi Evaluasi Tafaddal Jilid II: Pemerintah Anti-kritik!

Aksi damai kelompok Cipayung Kabupaten Bone (2/11) lalu, berujung tindakan represif dari oknum Kepolisian serta Satpol PP terhadap peserta aksi.  Demonstrasi dilakukan untuk mempertanyakan komitmen Tafaddal Jilid II dalam membangun masa depan Kabupaten Bone serta beberapa tuntutan lainnya, seperti transparansi anggaran Covid 19.

Atas tuntutan itu, kelompok Cipayung Kabupaten Bone melakukan aksi damai di depan Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor DPRD menuntut pemenuhan kewajiban pemerintah. Sekitar 300 massa aksi secara tertib menyampaikan tuntutan dan aspirasinya sejak pukul 09.30. Peserta aksi juga menyampaikan tuntutannya memprotes pengesahan Omnimbus Law.

Adapun kronologis dari hasil penelurusan yang dilakukan Tim Advokasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI) melalui keterangannya, sebagai berikut:

Pukul 09.30 WITA, orasi  diteriakkan dan massa ingin mencoba masuk ke pekarangan Kantor Bupati Bone tapi dihalau gerbang, Satpol PP dan polisi menjadi garda terdepan untuk mengawal massa aksi.

Pukul 10.30 WITA, massa yang terus orasi dengan harapan sang penerima aspirasi dalam hal ini bupati dan atau wakil bupati Bone dapat menemui dan memberikan jawaban terkait tuntutan aksi.

Pukul 10.45 WITA, bupati Bone enggan menerima aspirasi, hingga massa aksi mencoba untuk masuk. Aksi dorong-mendorong pun tak terelakkan.

Pukul 11.00 WITA, “Saat massa saling dorong dengan petugas keamanan karena hendak masuk namun dihalau oleh barigade Satpol PP dan polisi maka gesekan, sehingga terjadi tindakan kekerasan kepada mahasiswa dengan benda tumpul,” kata Riswandi dari LKBHMI Bone.

Pukul 11.15 WITA, Satpol PP yang semula berada pada garda terdepan untuk pengamanan lalu memukul mundur mass aksi. Berdasarkan hasil temuan serta sumber yang melihat langsung, Satpol PP memukul dan melempari peserta aksi.

Pukul 11.30 WITA, Pahrian selaku Koordinator Aksi yang juga melihat pemukulan tersebut tidak mampu menolong rekannya yang kena pukul, karena dirinya juga terhimpit, dirinya juga mengaku ditendang oleh petugas keamanan.

Bahwa pada kesimpulan sementara, ditemukan dari bukti-bukti dilapangan serta keterangan korban dan beberapa saksi melihat oknum yang melakukan kekerasan hingga peserta aksi mengalami luka berat bagian kepala, dilakukan oleh oknum-oknum Satpol-PP dan polisi.

“Kami mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Bone yang seharusnya mengayomi tetapi justru bersama-sama dengan Satpol PP yang notabene nya adalah Penegak Perda Kabupaten melakukan aksi kekerasan.”

“Kami menuntut  Kepala Satpol-PP dan Kapolres Bone harus bertanggung jawab khususnya Tafaddal jilid II yang seolah olah mempertontonkan pemerintah  yang anti kritik dan melanggar hak-hak menyampaikan pendapat yang sudah diamanahkan melalui Undang-undang 1945 pasal 28 E ayat 3, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat pasal 5 ayat 1,serta dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode etik profesi kepolisian republik Indonesia.”

Berdasar pada regulasi tersebut pihaknya akan tetap membawa dan mengawal kasus ini ke ranah hukum agar diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga menyerukan kepada rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa dan pelajar agar tetap turut andil dalam menyuarakan perihal kebenaran untuk kemajuan bangsa serta daerah kita tercinta dan dengan membantu menyebarluaskan peristiwa kejahatan kemanusiaan ini.” (irz)

Jangan lewatkan

Tinggalkan Balasan