Kembali Menu
Gema.id
Penarikan Kewenangan dan Wacana Peleburan OPD Bukti Rancunya Penerapan OTODA Setengah Hati

Penarikan Kewenangan dan Wacana Peleburan OPD Bukti Rancunya Penerapan OTODA Setengah Hati

Opini
Penarikan Kewenangan dan Wacana Peleburan OPD Bukti Rancunya Penerapan OTODA Setengah Hati

Gema.id, OPINI – Kebijakan penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat dan provinsi dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber-sumber penghasilan dan pendapatan asli daerah (PAD) yang disertai dengan penarikan pengawasan perairan laut, pengelolaan sarana-prasarana pendidikan, serta kewenangan pengelolaan anggaran dan perawatan infrastruktur jalan, seolah tak cukup menjadi gambaran akan betapa rancuhnya penerapan sistem otonomi daerah (OTODA) yang terkesan setengah hati.

Serta tidak seutuhnya memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah yang seyogianya diberikan kesempatan untuk mengurus sendiri persoalan dapurnya tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

Hari ini, kebijakan kontroversial yang menuai banyak sorotan, santer menjadi topik perbincangan, menyusul rencana pemerintah untuk melebur sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan menggabungkan antara satu OPD dengan OPD lainnya.

Sungguh sebuah kebijakan yang semakin akan membuat gaduh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) OPD yang harus merangkap dan menjalankan lebih dari satu bidang tugas.

Di sisi lain, pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan juga dipastikan akan berjalan semakin lamban dari biasanya.

Karena terbukti, OPD yang mengemban satu bidang tugas saja, selama ini belum bisa sepenuhnya menjalankan tupoksi yang dititipkan, dan diamanahkan oleh negara.

Bahkan beberapa bentuk kebijakan dan kewenangan terkadang timpang dan tidak berjalan sesuai dengan harapan banyak pihak.

Hal ini dipicu oleh persoalan minimnya pemahaman sebahagian pemangku kebijakan dan staf di level OPD yang terkesan kaku dalam memahami dan menerapkan ketentuan regulasi yang kemudian berakibat fatal pada pola kerja dan penerapan kebijakan di lapangan.

Bisa dibayangkan akan betapa semakin gaduhnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, ketika kemudian, pemerintah memaksakan kebijakan peleburan opd yang nota benenya merupakan garda terdepan, sentra pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Idealnya, pemerintah justeru harus menikirkan untuk memecah habis dan melebarkan sayap-sayap OPD yang selama ini terlalu banyak merangkap dan menjalankan lebih dari satu kewenangan.

Beberapa instansi pelayanan publik yang selama ini disatukan dan dilebur ke dalam satu OPD, idealnya dikembalikan seperti semula.

Contoh: Dinas Perkebunan, Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta intansi-instansi lain yang dianggap memegang peran strategis hendaknya dipecah menjadi satu lingkaran organisasi perangkat daerah tersendiri yang tidak melebur ke dalam OPD manapun.

Dengan demikian, instansi dimaksud diharapkan akan dapat lebih fokus mengerjakan tupoksi dan kewenangannya masing-masing.

Sebagai wujud komitmen penerapan otonomi daerah (OTODA) pemerintah pusat diharapkan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan letak geographys dan kebutuhan masing-masing daerah.

Topeng estimasi dan penghematan anggaran tidak sepatutnya melatar belakangi kebijakan peleburan OPD yang akan berpengaruh secara signifikan akan berjalan semakin lamban dan gaduhnya pelayanan publik.

Pemerintah pusat juga diharapkan bisa jauh lebih inovatif dan berpikiran visioner melalui penambahan kementerian percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Penulis: Andi Fadly Daeng Biritta, Jurnalis

Jangan lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *