Kembali Menu
Gema.id
Perkumpulan Tagar 2019PrabowoPresiden Resmi Terdaftar di Kemenkumham, Polri: Tak Ada Masalah

Perkumpulan Tagar 2019PrabowoPresiden Resmi Terdaftar di Kemenkumham, Polri: Tak Ada Masalah

Perkumpulan Tagar 2019PrabowoPresiden Resmi Terdaftar di Kemenkumham, Polri: Tak Ada Masalah

(GEMA) Setyo Wasisto, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Kepolisian Republik Indonesia tidak mempermasalahkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengesahkan gerakan deklarasi #2019PrabowoPresiden.

“Kalau itu tidak ada apa-apa, tidak masalah,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat dikonfirmasi, pada Selasa, 11 September 2018.

Kendati demikian, Setyo menambahkan bahwa sistem perizinan aksi atau kegiatan yang berhubungan dengan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu akan diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

“Itu kan sudah diatur lebih detail. Dari gerakannya juga harus lengkap, siapa penanggungjawabnya, kemudian izin dari pemilik tempat,” kata Setyo.

Gerakan #2019PrabowoPresi den resmi terdaftar sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM. Gerakan tersebut telah disahkan pendiriannya dan memiliki badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0010834.AH.01.07 tahun 2018.

Kemenkumham memberikan pengesahan badan hukum Perkumpulan Tagar2019PrabowoPresi den yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Pengesahan diberikan sesuai dengan salinan Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Ilwa di Kota Tangerang Selatan.

Keputusan Menkumham itu ditetapkan di Jakarta pada 3 September 2018 yang ditandatangani Plt Dirjen Admninistrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar atas nama Menkumham Yasonna Laoly.

Menanggapi hal tersebut, pihak dari Partai Gerindra meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak berpolitik terkait dengan pendaftaran perkumpulan #2019PrabowoPresiden.

“Jangan mentang-mentang kami berada di luar kekuasaan lalu dijadikan bulan-bulanan, membuat organisasi saja sulit,” kata Habiburokhman, Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra yang juga deklarator #2019PrabowoPresiden, padaSelasa, 11 September 2018.

Habiburokhman menyatakan hal ini terkait dengan pernyataan Yasonna, yang membantah perkumpulan #2019PrabowoPresiden telah terdaftar sebagai organisasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Yasonna mengatakan yang terdaftar adalah #2019PrabowoPre siden (dengan spasi).

Habiburokhman juga mengatakan ada kesan pihak Kementerian Hukum dan HAM mencari-cari kesalahan. Apalagi pihaknya mendapat informasi, bahwa sebelum #2019PrabowoPre siden didaftarkan, ada nama organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden, yang juga mendapat status badan hukum.