Kembali Menu
Gema.id
Polri Terbitkan Arahan untuk Deklarasi #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden

Polri Terbitkan Arahan untuk Deklarasi #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden

Polri Terbitkan Arahan untuk Deklarasi #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden

(Gema – Jakarta) Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia menerbitkan arahan terkait dengan gerakan deklarasi yang marak terjadi belakangan ini, yakni berupa #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden dalam surat telegram.

Melalui isi surat telegram tersebut Polri menyebutkan akan memantau empat aksi massa pro dan kontra Joko Widodo.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto membenarkan adanya surat telegram tersebut.

“Iya, isi Telegram itu benar, silakan dikutip,” kata dia melalui pesan singkat, pada Senin, 3 September 2018.

Instruksi itu ditujukan kepada jajaran anggota Polri yang menjabat direktur intelijen dan keamanan (dirintelkam) di kepolisian daerah (polda). Surat telegram bernomor STR/1852/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 itu ditandatangani Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto.

Menurut Setyo, Polri menilai situasi politik saat ini makin memanas sehingga perlu diterbitkan aturan mengenai aksi deklarasi tersebut. Sebab, kepolisian khawatir aksi-aksi itu akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

“Yang di mana gangguan itu berupa konflik horizontal antara pendukung capres dan cawapres,” ujarnya.

Aksi #2019GantiPresiden dinyatakan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Karena itu, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, pelaksanaannya wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

Penyelenggara aksi #2019GantiPresiden pun dinyatakan wajib bertanggung jawab dalam empat hal, yakni menghormati hak-hak orang lain dan aturan-aturan moral yang diakui hukum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain hal tersebut, Polri menyatakan gerakan #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden sebagai kegiatan yang mengarah kepada politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017.

Ketiganya wajib memberi tahu secara tertulis kepada Polri, dan pemohon wajib melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2017.

Persyaratan itu antara lain proposal, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau badan hukum, identitas diri penanggung jawab kegiatan, daftar susunan pengurus, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi instansi terkait, paspor dan visa bagi pembicara orang asing, serta denah rute yang akan dilalui saat aksi dilaksanakan.