Kembali Menu
Gema.id
Resume Pidato Jokowi di Tengah COVID-19: Tetapkan PSBB dan Salurkan Bantuan Masyarakat Bawah

Resume Pidato Jokowi di Tengah COVID-19: Tetapkan PSBB dan Salurkan Bantuan Masyarakat Bawah

Resume Pidato Jokowi di Tengah COVID-19: Tetapkan PSBB dan Salurkan Bantuan Masyarakat Bawah

Gema.id –  Di tengah wabah pandemi COVID-9 di Indonesia yang kurvanya belum sama sekali mengalami penurunan, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghadapi masalah tersebut. Pada Selasa (31/3) kemarin, terkonfirmasi 1.528 kasus yang tersebar di 32 provinsi.

“Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata Jokowi pada keterangan pers di Istana Bogor.

Di tengah desakan untuk melakukan lockdown dalam mengatasi penyebaran virus, pemerintah mengambil opsi  Pembtasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rapat kabinet.

PSBB ini mengacu dalam pada UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Presiden Jokowi menyampaikan telah menandatanagani peraturan teknis PSBB, untuk mengingatkan agar kepala daerah tidak melanggar dan mengikuti apa yang dilakukan pusat.

“Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang, PP, serta Keppres tersebut,” tegas Jokowi.

Baca Juga: Belum Lockdown Indonesia Terapkan Karantina Wilayah, Apa Perbedaan Kebijakan Tersebut?
 
Jokowi juga memberikan wewenang kepada kepolisian bagi yang melanggar PSBB untuk mengambil tindakan hukum.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan akan diberikannya bantuan  sosial bagi masyarakat kurang mampu selama masa-masa sulit ini.

  • Program Keluarga Harapan (PKH)

Dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga peneriman  manfaat. Besaran manfaat akan dinaikkan 25% misalnya ibu hamil dari Rp 2.400.000 juta menjadi Rp 3.000.000 juta per tahun.  Komponen anak usia dini Rp 3.000.000, disabilitas  Rp 2.400.000 per tahun. Kebijakan ini efektif mulai April 2020.

  • Kartu Sembako

Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilainya naik 30% dari Rp 150.000 ribu menjadi Rp 200.000, dan akan diberikan selama 9 bulan.

  • Kartu Prakerja

Anggaran prakerja dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triluin rupiah. Jumlah penerima manfaat menjadu 5,6 juta orang, terutama untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang berdampak COVID-19. Nilai manfaat Rp 650.000 – Rp 1.000.000 per bulan selama 4 bulan ke depan.

  • Tarif Listrik

Untuk pelanggan 450VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan: April, Mei, Juni 2020. Untuk pelanggan 900VA yang jumlah sekitar 2 juta pelanggan akan didiskon 50% untuk April, Mei hingga Juni 2020.

  •  Antisipasi Kebutuhan Pokok

Pemerintah mencadangkan 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan  pokok dan operasi pasar logistik.

  • Keringanan Pembayaran Kredit

Bagi para pekerja informal: Ojek Online, supir taksi, UMKM, Nelayan dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah 10 milliar, OJK telah mengeluarkan aturan dan mulai berlaku April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa datang ke bank atau leasing, cukup e-mail atau komunikasi digital seperti WhatsApp.